Program INKLUSI merupakan Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif yang dikoordinasikan oleh Bappenas dengan membangun kemitraan bersamaa organisasi sipil atau NGO. Program ini berupaya untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, yaitu tidak ada satu pun yang tertinggal dalam pembangunan, di mana lebih banyak kelompok marginal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.
LPSDM membangun kemitraan dengan Institut KAPAL Perempuan Jakarta untuk melaksanakan program INKLUSI di daerah dan mengambil lokasi program di 2 Kabupaten yakni Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Program INKLUSI mengangkat 6 isu prioritas yakni akses identitas hukum, akses perlindungan sosial, kekerasan berbasis gender, pemulihan ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan penegakan hukum.
Program INKLUSI menyasar pada kelompok rentan marginal dan mengembangkan model pemberdayaan perempuan untuk membangun daya kritis perempuan melalui pengorganisasian kelompok Sekolah Perempuan. Selain itu melakukan kerja kolaboratif dan terkoordinasi dari berbagai pengampu kepentingan utama, seperti pemerintah, masyarakat sipil, perguruan tinggi dan sektor swasta, untuk bekerja bersama menuju satu tujuan, mengumpulkan dan menyinergikan sumber daya, keahlian dan pengaruh masing-masing pihak untuk mengatasi tantangan-tantangan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak.
Tujuan Program INKLUSI – LPSDM
Beberapa tujuan dari INKLUSI ini adalah meningkatnya akses perempuan, disabilitas dan kelompok marjinal terhadap identitas hukum, perlindungan sosial, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemulihan ekonomi dan memastikan keterlibatan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Enam isu tematik ini diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian pembangunan nasional sampai daerah kabupaten, khususnya kebijakan prioritas nasional 3 yaitu untuk peningkatan kualitas sumber daya dan daya saing. Secara khusus untuk mempercepat dalam mendongkrak pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, mengawal pemenuhan hak-hak kelompok marjinal, peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungannya yang terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran dan pemantauan pembangunan lebih inklusif dan responsif gender.
